Silewo News - Direktur Kawasan Timur Indonesia (KTI) Watch Razikin Juraid, menyesalkan amburadulnya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi di kawasan tengah Indonesia.
"Salah urus UN ini adalah bukti masih adanya sentralisasi pendidikan nasional, dan sekaligus mengkonfirmasikan kepada kita bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian pendidikan lebih memperhatikan kawasan barat republik ini," kata Razikin yang juga pengurus PP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Indonesia ini.
Dikatakan, Penyelenggaraan UN tahun ini menyisakan banyak polemik, mulai dari keterlambatan lembar soal, kekurangan lembar soal dan jawaban, hingga ketidaksesuaian Barcode pada lembar soal dan Barcode pada lembar jawaban. Oleh karena itu aparat penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas semua penyelewengan tersebut.
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut indikasi korupsi pada tender soal UN," ujar mantan Ketua Umum DPD IMM Sulsel ini dalam rilisnya ke Tribun, Jumat (19/4) malam.
Dia berkata, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendikbud Amin Priatna memastikan, investigasi akan dilakukan secara komprehensif. Tim investigasi Kemendikbud berada di bawah Inspektur Jenderal Haryono Umar. Hasil investigasi baru akan dibeberkan kepada publik, pekan depan.
Ke-6 percetakan pemenang tender akan diperiksa. "Tapi fokus utama tetap pada keterlambatan yang terjadi di PT Ghalia,".
Carut marut penyelenggaraan UN tahun ini tidak hanya berhenti di situ. Kertas lembar jawaban yang tipis sangat mengganggu konsentrasi siswa melaksanakan ujian.
Ketika siswa mengganti jawaban yang salah dengan cara menghapus, kertas lembar jawaban mudah sobek. Ada juga kunci jawaban yang sudah beredar bahkan sebelum UN dilaksanakan.
"Kunci jawaban untuk mata pelajaran yang diujikan hari ini, Bahasa Inggris, sudah beredar kunci jawabannya sejak semalam," kata Retno dalam jumpa pers di kantor ICW Jakarta, Selasa (16/4)
Berdasarkan penyimpangan-penyimpangan tersebut, ditambah lagi dengan perkelahian antar pelajar yang marak terjadi, dan perkelahian antar-Mahasiswa di beberapa Kampus Negeri serta adanya indikasi tindak pidana Korupsi di beberapa kampus ternama, maka, KTI Watch kembali menyatakan sikapnya agar Mendikbud saudara Muh. Nuh mundur dari jabatannya. (*)
Sumber : tribun-timur
Posting Komentar